www.jasa-penterjemah.com
I. Analisi Kebijakan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan
Analisis kebijakan Raymond A. Bauer adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisi kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapapun tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analis berkewajiban melayani. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. Karena efektivitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok kebijakan menjadi penting sekali dalam praktek dan teori pembuatan kebijakan publik.
A. Proses Pengkajian Kebijakan
John Dewey dikatakan sebagai logic of inquiry, yaitu kegiatan pemahaman manusia mengenai pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah elemen kunci dalam metodologi analisis kebijakan. Sama pentingnya dengan itu, analisis kebijakan adalah untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari pencarian solusi. Dengan menanyakan pertanyaan yang “benar”, masalah yang semula tampak terpecahkan kadang-kadang dapat dirumuskan kembali sehingga dapat ditemukan solusi yang tidak terdeteksi sebelumnya.
1. Metodologi Analisis Kebijakan, diambil dari dan memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin; ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, filsafat. Analisis kebijakan sebagian bersifat deskriftif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional yang mencari pengetahuan tentang sebab dan akibat dari kebijakan-kebijakan publik. Namun analisis kebijakan juga bersifat normative, tujuan lainnya adalah menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Aspek normative, atau kritik nilai dari analisis kebijakan ini terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mencakup dinamika antara variabel tergantung (tujuan) dan variabel bebas (cara) yang sifatnya valuatif. Aturan metodologi dari multiplisme kritis lebih merupakan tuntunan yang bersifat umum bagi pengkajian kebijakan daripada persepsi khusus untuk melakukan riset dan analisis kebijakan.
Beberapa bidang analisis kebijakan penting seperti berikut :
a. Operasionalisme berganda. Penggunaan berbagai ukuran secara bersama-sama untuk konstrak dan variabel kebijakan meningkatkan plusabilitas klaim pengetahuan dengan mentriangulasikan objek yang sama dengan dua atau lebih matrik.
b. Penelitian multimetode. Penggunaan berbagai metode secara bersama-sama untuk mengamati proses dan hasil kebijakan.
c. Sintetis analisis berganda. Sintetis dan penilaian kritis terhadap analisis-analisis yang tersedia tentang program-program dan kebijakan-kebijakan yang sama.
d. Analisis multivariate. Memasukan banyak variabel dalam model kebijakan.
e. Analisis pelaku berganda. Investigasi kerangka kerja intepretif dan perspektif banyak pelaku kebijakan, yaitu individu atau kelompok-kelompok yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses pembuatan kebijakan publik.
f. Analisis perspektif berganda. Disertakannya berbagai perspektif dalam analisis kebijakan meningkatkan plusabilitas dengan triangulasi antara berbagai representasi masalah dan solusi.
g. Komunikasi multimedia. Penggunaan banyak media komunikasi oleh analisis sangat penting untuk meyakinkan bahwa pengetahuan (yang dikaji) relevan dengan kebijakan sehingga, digunakan oleh para pengambil kebijakan, dan penerima dampak yang diinginkan.
2. Informasi Yang Relevan Dengan Kebijakan
Kelima tipe komunikasi yang relevan dengan kebijakan seperti, yaitu :
a. Masalah Kebijakan
b. Hasil Kebijakan
c. Masa Depan Kebijakan
d. Kinerja Kebijakan
e. Aksi Kebijakan
Saling berhubungan dan saling bergantung. Tiap komponen informasi menggambarkan proses dinamis dimana satu tipe informasi dipindahkan ke tipe informasi lain dengan menggunakan prosedur analisis kebijakan yang tepat. Informasi yang relevan dengan kebijakan merupakand asar dalam pembuatan banyak macam klaim pengetahuan, titik awal dalam berargumentasi yang membentuk plausabilitas dari klaim pengetahuan yang didasarkan pada kritik, tantangan dan bantahan.
3. Prosedur Analisis Kebijakan
Metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia, yaitu :
a. Definisi
b. Prediksi
c. Preskirpsi
d. Deskripsi, dan
e. Evaluasi
Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut mempunyai nama-nama khusus, yaitu :
f. Definisi menjadi perumusan masalah, yang menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.
g. Prediksi, menjadi peramalan yang menyediakan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu.
h. Preskripsi menjadi rekomendasi yang menyediakan informasu mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi dimasa depan dari suatu pemecahan masalah.
i. Deskripsi, atau pemantauan menghasilkan informasi tentang konsekuensu sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.
j. Evaluasi atau yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pembatasan masalah.
B. Proses Pembuatan Kebijakan
Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu; penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Berikut ini akan dijelaskan tahap-tahap dalam Proses Pembuatan Kebijakan, yaitu :
| FASE | KARAKTERISTIK | ILUSTRASI |
| PENYUSUNAN AGENDA FORMULASI KEBIJAKAN ADOPSI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENILAIAN KEBIJAKAN | Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu yang lama. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi-kan sumberdaya finansial dan manusia. Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif memenuhi persyaratan undang-undang dalam pem-buatan kebijakan dan pen-capaian tujuan. | Legislator negara dan kosponsornya menyiap-kan rancangan undang-undang mengirimkan ke komisi kesehatan dan kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui, rancangan berhenti di komite dan tidak ter-pilih. Peradilan negara bagian mempertimbangkan pe-larangan penggunaan tes kemampuan standar seperti SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas. Dalam keputusan Mahkamah Agung ter-capai keputusan mayo-ritas bahwa wanita memiliki hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi. Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi sakit yang tidak lagi memiliki status penge-cualian pajak. Kantor Akuntan publik memantau program-program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi. |
Sumber : William N. Dunn (1999:24), Pengantar Analisis Kebijakan Publik.
C. Proses Komunikasi Kebijakan
Proses komunikasi kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Itulah sebabnya analisis kebijakan didefinisikan sebagai perkomunikasian, atau penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Yang jelas, kualitas analisis kebijakan adalah penting sekali untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya. Tetapi analisis kebijakan yang kebijakan yang baik belum tentu dimanfaatkan oleh para pemakainya, dan jika pun analisis kebijakan digunakan, belum menjamin kebijakan yang lebih baik. Di bawah ini merupakan bagan proses komunikasi kebijakan :
PENGETAHUAN
 |
Masalah Kebijakan
Masa depan kebijakan
Aksi kebijakan
Hasil kebijakan Kinerja kebijakan
 |  |
Analisis Pengembangan
Kebijakan Materi
PERILAKU KEBIAJAKAN Analisi DOKUMEN Penyusunan Agenda Kebijakan Memoranda Kebijakan Formulasi Kebijakan Paper Isu Kebijakan
Adopsi Kebijakan Ringkasan Eksekutif
Implementasi Kebijakan Appendix Penilaian Kebijakan Pengumuman Berita
 |  | ||
Utilisasi PRESENTASI Komunikasi Pengetahuan Interaktif
Percakapan
Konferensi Pertemuan
Brifing
Dengar Pendapat
Sumber : William N. Dunn (1999:24), Pengantar Analisis Kebijakan Publik.
Dokumen Yang Relevan Dengan Kebijakan terdiri dari :
1. Sintesis. Analisis lazimnya bekerja dengan ratusan halaman laporan yang telah terpublikasi.
2. Organisasi. Analisis harus dapat mengorganisir informasi secara koheren, konsisten, dan ekonomis.
3. Terjemahan. Terminologi dan prosedur analisis kebijakan harus diterjemahkan ke dalam bahasa pelaku kebijakan
4. Penyederhanaan. Solusi masalah yang potensial kebanyakan luas ruang lingkupnya, saling bergantung dan kompleks.
5. Penyajian Visual. Perangkat yang canggih dan mudah dipakai telah secara dramatis meningkatkan kapasitas komunikasi visual yang efektif.
6. Ringkasan. Pengambil kebijakan dengan agenda yang sangat padat bekerja dibawah tekanan keterbatasan waktu yang membatasi waktu mereka tidak lebih dari beberapa menit seharinya.
Penggunaan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dengan tujuan analisis kebijakan adalah untuk memperbaiki kebijakan dengan cara menciptakan secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Ada tiga dimensi pemanfaatan pengetahuan, yaitu :
1. Komposisi pengguna, analisis kebijakan digunakan oleh individu atau kesatuan kolektif.
2. Efek pengguna. Pengguna analisis kebijakan memiliki efek kognitif dan perilaku. Efek kognitif dapat berupa penggunaan analisis kebijakan untuk berpifir mengenai masalah dan pemecahannya.
3. Lingkup pengetahuan yang digunakan. Lingkup pengetahuan yang digunakan oleh pengambil kebijakan bervariasi dari khusus ke umum.
II. Kerangka Analisis Kebijakan
Menurut E.S. Quade, analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan. Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian umum; termasuk penggunaan intuisi dan pengungkapan pendapat dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahnya kedalam komponen-komponen tetapi juga perencanaan dan sintetis alternatif-alternatif baru.
Analisis kebijakan sebagai suatu definisi adalah analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin ilmu yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Sebagai disiplin ilmu terapan, analisis kebijakan meminjam tidak hanya ilmu social dan perilaku tetapi juga administrasi publik, hukum, etika dan berbagai macam cabang analisis system dan matematika terapan. Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenal tiga macam pertanyaan, yaitu :
1. Nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi.
2. Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai, dan
3. Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.
Tiga pendekatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
| PENDEKATAN | PERTANYAAN UTAMA | TIPE INFORMASI |
| Empiris Valuatif Normatif | Adakah dan akankah ada (fakta) Apa manfaatnya (nilai) Apakah yang harus diperbuat (aksi) | Deskriptif dan Prediktif Valuatif Preskriptif |
Sumber : William N. Dunn (1999:24), Pengantar Analisis Kebijakan Publik.
Argumen-argumen kebijakan yang merupakan sarana untuk melakukan perdebatan mengenai isu-isu kebijakan publik, mempunyai enam elemen/ unsur, yaitu :
1. Informasi yang relavan dengan kebijakan (policy-relevant information).
2. Klaim kebijakan (policy claim). Merupakan kesimpulan dari argumen kebijakan.
3. Pembenaran (warrant), merupakan suatu unsure dalam argumen kebijakan yang memungkinkan analisis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan.
4. Dukungan (backing), yang dapat digunakan untuk mendukung pembenaran yang tidak diterima pada nilai yang tampak.
5. Bantahan (rebuttal), merupakan kesimpulan yang kedua, asumsi atau argumen yang menyatakan kondisi di mana klaim asli tidak diterima atau klaim asli hanya dapat diterima pada derajat penerimaan tertentu.
6. Kesimpulan (qualifier), mengekspresikan derajat dimana analisis yakin terhadap sesuatu klaim kebijakan.
Bentuk-bentuk Analisis Kebijakan
1. Analisis kebijakan prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan cenderung mencari cara beroperasinya para ekonom, analisis system, dan peneliti operasi.
2. Analisis kebijakan retrospektif, sebagai penciptaan atau transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan, mencakup berbagai tipe kegiatan yang dikembangkan oleh tiga kelompok analis :
a. Analis yang berorientasi pada disiplin
b. Analis yang berorientasi pada masalah
c. Analis yang berorientasi pada aplikasi
3. Analis kebijakan yang terintegrasi, merupakan bentuk analis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan atau transformasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil.